Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan sawit harus melepaskan lahan atau kebun sawit sebesar 20 persen untuk masyarakat sesuai aturan.
Penegasan itu, disampaikan oleh Bupati Ade Agus Hartanto saat silaturahmi dan dialog dengan insan pers yang bertugas di Inhu, di Rumah Dinas pada Minggu malam.
“Saya dengan visi perubahan menuju masyarakat lebih sejahtera dengan tegas akan memberlakukan ketentuan itu,” katanya di Rengat
Banyak perkebunan sawit yang beroperasi dan memiliki lahan di Indragiri Hulu diduga belum memenuhi ketentuan itu. Terutama pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perjuangan.
Beberapa perusahaan di Inhu justru belum terlihat ada yang melaksanakan itu, sehingga terkesanengabaikan aturan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.
“Peraturan itu mengatur tata cara pemenuhan kewajiban plasma dalam pembaruan HGU,” ujarnya.
Perusahaan sawit yang mengajukan perpanjangan atau pembaruan HGU wajib menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen dari total HGU mereka.
Sanksi, jika perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pencabutan HGU.
Selain itu, dengan tegas Bupati Ade Agus Hartanto juga menyoroti tentang adanya anggaran pemerintah yang sudah dikeluarkan dalam mendata, mengukur ulang HGU perusahaan.
Sedangkan hasilnya, belum terlihat memihak masyarakat dan kelebihan luas lahan juga tidak jelas akhirnya.
“Bisa jadi kedepan akan dilakukan pengukuran ulang semua luas lahan perkebunan sawit yang berada di Inhu,” janjinya.
Itu juga bagian dari visi peruhahan menuju masyarakat sejahtera 2025- 2030 mendatang.
Seperti di ketahui, kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (kebun plasma) sebesar 20 persen dari total luas lahan yang diusahakan diatur secara tegas dalam perundang-undangan di Indonesia.
Aturan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Berikut adalah undang-undang dan pasal-pasal yang mengatur kewajiban tersebut:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 58 ayat (1): “Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
Pasal 58 ayat (2), fasilitasi pembangunan kebun tersebut dapat dilakukan melalui pola kemitraan (plasma).
Pasal 58 ayat (3), sumber lahan plasma bisa berasal dari lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan atau lahan kelebihan HGU.
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No. 42 Tahun 2021 – Kewajiban itu diperkuat dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.
Pasal 105 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menegaskan kembali kewajiban perusahaan sawit membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar.
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur tata cara pemenuhan kewajiban plasma dalam pembaruan HGU.
Perusahaan sawit yang mengajukan perpanjangan atau pembaruan HGU wajib menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen dari total HGU mereka.
Sanksi, perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pencabutan HGU.
Kebijakan Menteri ATR/BPN (2025): Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa perusahaan sawit yang belum memiliki kebun plasma dan menguasai lahan melebihi izin HGU, wajib menyerahkan kelebihan lahan tersebut untuk dijadikan kebun plasma masyarakat.
Wacana Plasma 30 persen, bagi pemegang izin yang mengajukan pembaruan HGU, terdapat wacana/kebijakan peningkatan kewajiban plasma menjadi 30% sebagai bagian dari evaluasi HGU yang telah dinikmati selama 60 tahun.
Fleksibilitas: Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) tidak lagi harus selalu berupa lahan perkebunan, namun dapat diwujudkan dalam bentuk usaha produktif lain yang disepakati bersama.
Kesimpulan:
Perusahaan sawit diwajibkan oleh UU No. 39 Tahun 2014 (Pasal 58) untuk melepas/menyediakan 20% lahan plasma untuk masyarakat, yang kini dipertegas oleh PP 42/2021 dan aturan Menteri ATR/BPN, terutama saat pengajuan perpanjangan HGU. ***
